Achmad Sarjono
SURABAYA — Helatan rutin rapat koordinasi yang diadakan oleh Forum Satuan Pengawas Internal (SPI) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) kembali digelar. Pada rapat kali kedelapan ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Ibis Surabaya, perhelatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (20/10/2022) lalu.
Rektor ITS, Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng menyambut dengan baik kepercayaan yang diberikan Forum SPI PTN BH tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran sesama PTN-BH. “Dengan status PTN-BH yang dikantongi ITS sejak tahun 2014, semoga kami dapat membantu sedikit banyak untuk PTN-BH lainnya, ” ungkapnya.
Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng (berdiri) saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Forum SPI PTN-BH VIII
Ketua Pelaksana Rapat Koordinasi Forum SPI PTN-BH ke-VIII, Dr Ayi Syaeful Bahri SSi MT mengatakan, dalam kegiatan ini juga membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan proses pengendalian internal di setiap PTN-BH. Adapun isu tersebut mengenai etika, etos kerja, manajemen risiko, dan jabatan fungsional auditor.
Dari keempat isu tersebut, jabatan fungsional auditor menjadi topik yang dipilih pada rapat kali ini. Hal itu dikarenakan pengembangan auditor SPI di masing-masing PTN-BH masih belum maksimal. Selain itu adalah pemberian fasilitas pengembangan karir terhadap auditor SPI PTN-BH. “Kami ingin menjadikan auditor SPI ini kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya, ” tegas Kepala Kantor Audit Internal ITS itu.
Ketua Forum SPI PTN-BH Prof Dr Abdul Rohman SE MSi Akt (kanan) saat memberikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi Forum SPI PTN-BH VIII
Ketua Forum SPI PTN-BH, Prof Dr Abdul Rohman SE MSi Akt mengungkapkan bahwa hasil rapat koordinasi ini bukan berupa kebijakan yang harus dilaksanakan di setiap PTN-BH. Melainkan informasi-informasi yang dapat dijadikan masukan ketika menghadapi permasalahan seperti di bidang keuangan. “SPI dalam hal audit akan menjadi tumpuan pertama ketika PTN-BH diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ” ungkapnya.
Pada rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota SPI PTN-BH dari 16 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia ini Abdul berujar, PTN-BH memiliki fleksibilitas dalam mengatur segala kebijakan, peraturan, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karenanya, hal itu akan berpengaruh pada perubahan operasional SPI. “Dengan demikian, rapat koordinasi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman sesama PTN-BH, ” tandasnya. (*)
Reporter: Rayinda Santriana U. S.
Redaktur: Fatima Az Zahra
Arif Rido 
